Komplotan Curanmor Tembak Warga di Duren Sawit

 

Jakarta - Aksi pencurian motor terjadi di dekat sebuah toko di Jl Raya Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur. Komplotan pelaku sempat meletuskan senjata api ketika dipergoki hingga melukai warga.

"Informasinya percobaan curanmor. Tim dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Duren Sawit masih mengejar pelakunya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, Rabu (7/9/2016).

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (6/8) sekitar pukul 18.15 WIB di depan toko Klub 3 Daun Jl Raya Buaran No 56, Buaran, Duren Sawit, Jaktim.

Berawal ketika korban, Timbul (29) melihat kedatangan 6 pelaku yang berboncengan motor mendatangi TKP. Semula, korban menduga para pelaku adalah debt colector yang mencari motor. Namun kemudian salah satu pelaku mendorong motor Honda Beat B 4742 TDG milik kakak korban. Melihat hal itu, korban langsung menyergap pelaku sambil berteriak meminta tolong.

Aksi Curanmor di Duren Sawit/ Istimewa

Aksi Curanmor di Duren Sawit/ Istimewa

Tiba-tiba, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan meletuskan tembakan sebanyak 3 kali ke arahnya. Sementara pelaku lainnya menembak ke arah kaca toko.

Korban mengalami luka tembak di bagian lengan kanan atas peristiwa tersebut. Sementara para pelaku langsung melarikan diri.

Para pelaku saat ini sedang dikejar polisi. Di lokasi, polisi menemukan 4 proyektil peluru yang dimuntahkan para pelaku.

 

Read More

Ketua Komisi III DPR Ungkap Upaya Pemerintah Pulihkan Status WNI Arcandra

Ketua Komisi III DPR Ungkap Upaya Pemerintah Pulihkan Status WNI Arcandra 

Jakarta - Pemerintah sedang memproses pemulihan status WNI Arcandra Tahar. Apakah Arcandra akan dijadikan Menteri ESDM lagi?

Soal upaya Pemerintah memulihkan status WNI Arcandra diungkap oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Rabu (7/9) hari ini Menkum HAM Yasonna Laoly rapat dengan Komisi III untuk membahas status WNI Arcandra.

Soal upaya Pemerintah ini, Bamsoet, sapaan akrab Bambang, menyatakan DPR akan menyambut upaya yang dilakukan Menkum HAM. Bahkan Bamsoet menyumbang saran.

"DPR mempersilakan Pemerintah untuk mengambil langkah tanpa ada aturan atau perundangan-undangan yang dilanggar. DPR menyambut baik dan akan segera memproses permohonan kewarganegaraan Archandra kalau Presiden atas nama pemerintah jadi mengajukannya ke DPR untuk meminta pertimbangan," ujar Bamsoet kepada wartawan, Rabu (7/9) hari ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Belum Putuskan Nama yang Akan Dilantik Jadi Menteri ESDM

Namun, dia melanjutkan, DPR juga mempersilahkan jika pemerintah mau menempuh cara lain. Misalnya melalui Menkum HAM Pemerintah langsung memberikan peneguhan atau memulihkan hak kewarganegaraan Arcandra yang hilang karena sempat menjadi warga negara AS dengan bukti-bukti hukum formil yang jelas dari pemerintah AS, bahwa Arcandra sudah melepaskan kewarganegaraan AS-nya.

"Mengingat Indonesia tidak menganut asas tanpa kewarganegaraan, maka menjadi kewajiban negara memulihkan hak kewarganegaraan warga negaranya yang hilang sesuai ketentuan, peraturan dan UU yang berlaku," ulas politikus Golkar ini.

Bambang lalu membeberkan rencana Pemerintah untuk menggolkan status WNI Arcandra. Pemerintah, kata Bambang, akan menggunakan Undang-Undang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 untuk memulihkan status WNI Arcandra.

"Dan sejauh ini yang kita ketahui, Kemenkum HAM rencananya akan menggunakan mekanisme peneguhan terhadap status kewarganegaraan Arcandra. Dan sepertinya pemerintah ingin berlindung di bawah prinsip non-stateless atau tidak mengakui asas Apatride atau menggunakan Pasal 23 dan 32-35 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 yang prosesnya berbeda tanpa melibatkan DPR. Dan itu tidak masalah. Silakan saja. Itu kewenangan pemerintah," ulas Bambang.

Read More

2 Hakim Senior Disebut KPK Terima Uang di Kasus Saipul Jamil, Ini Kata MA

 

Jakarta - Hakim tinggi Lilik Mulyadi dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Ifa Sudewi disebut KPK menerima sejumlah uang di kasus Saipul Jamil. Lilik kala itu Ketua PN Jakut dan Ifa adalah hakim ketua kasus Saipul Jamil.

"Bagus saja itu dikembangkan oleh penyidik, nanti ketahuan siapa yang terlibat. Kita mendukung setiap usaha untuk membersihkan MA. KPK kan yang menyebutkan, itu bisa jadi fakta di persidangan bila didukung oleh bukti-bukti yang ada, apakah one man show atau memang bersama dengan yang lain," kata juru bicara MA hakim agung Suhadi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (7/9/2016).
"MA tidak akan menghalangi-halangi," sambung Suhadi menegaskan.

Dalam dakwaan terhadap Rohadi, KPK menyebut bila Rohadi meminta uang kepada pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia sebesar Rp 50 juta untuk 'Kang Mas' yang diartikan Bertha sebagai Lilik Mulyadi. Tujuannya adalah untuk mengkondisikan penetapan majelis hakim Saipul Jamil.

Lilik membantah dakwaan itu.
"Sudah saya jelaskan waktu di KPK dalam berita acara bahwa di PN Jakut tidak ada yang memanggil saya 'kang mas', tapi saya biasa dipanggil 'Pak Ketua', atau 'Bapak Ketua' atau 'Prof'. Saya juga waktu itu bilang saya sangat keberatan dan merasa difitnah serta minta klarifikasi dibilang untuk penetapan majelis menerima sesuatu. Tegas saya katakan tidak ada!!" kata Lilik saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (6/9/2016).

Adapun Ifa dinilai KPK bekerjasama dengan Rohadi untuk merekayasa putusan Saipul Jamil dengan menerima imbalan Rp 250 juta.

"Perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama- sama dengan hakim Ifa Sudewi tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP," dakwa KPK

 

Read More

Nama : Ardyansyah.Harun

Nis : 20147180

Kelas : XII Multimedia 2

Sekolah : SMK NEGERI 1 PINRANG

Tempat tangga lahir : Pinrang, 10
November 1999

Alamat : Jln. Martadinata, Kab.Pinrang, Sulawesi selatan

Read More

Petugas TransJ Tak Hentikan Pengeroyokan Andrew, Ahok: Kan Takut Juga

 

Jakarta - Andrew Budikusuma menjadi korban pengeroyokan. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memaklumi kabar bahwa petugas TransJakarta tak melerai dan tak menolong Andrew dari pengeroyokan.

"Itu yang kita lagi teliti. Kan orang ada ketakutan juga," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Ahok menilai memang tak mudah menghadapi banyak orang. Barangkali petugas TransJ juga berpikir demikian.

"Kamu kira gampang orang satu lawan dua, lawan tiga? Di film doang yang gampang," kata Ahok.

Andrew dikeroyok sekitat tiga hingga empat orang di dalam Bus TransJ. Di dalam bus menurut Andrew, sekelompok pria yang naik di Halte Semanggi tersebut berteriak-teriak mencari seseorang dengan menyebut nama Ahok. Lantas pemukulan terjadi.

Andrew mendapat pukulan di bagian kepala. Namun ada pula penumpang bus yang berusaha menolongnya agar tak keluar di halte JCC Senayan gara-gara amukan orang-orang tadi

 

Read More

IPA ( PENELITIAN )

Read More

IPS ( MOBILITAS SOSIAL )

Mobilitas Sosial
- Perpindahan
- Pergeseran
- Perubahan
- Peningkatan
- Penurunan


MOBILITAS SOSIAL
1.) Bentuk-bentuk Mobilitas
a.) Horizontal: Mendatar
b.) Vertikal: Meningkat / Partikel atas bawah
c.) Introgenerasi: Tidak terlalu meningkat/ sedikit
d.) Antragenerasi: Meningkat


2.) Cara untuk melakukan mobilitas
a.) Perubahan standar hidup
b.) Perkawinan
c.) Perubahan tempat tinggal
d.) Perubahan tingkah laku
e.) Perubahan nama
3.) Faktor-faktor penghambat mobilitas
a.) Perbedaan kelas rasial
b.) Agama
c.) Diskriminasi kelas
d.) Kemiskinan
e.) Perbedaan jenis kelamin


Agama hindu
1.) Brahmana
2.) Ksatria
3.) Wansia
4.) Sudra
5.) paria

Read More